Soal Penculikan 1998, Andi Arief: Prabowo Akan Jelaskan 1 Jam Setelah Ditetapkan Pemenang Pilpres

Belakangan beredar di media sosial video Agum Gumelar buka suara soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI.



Agum Gumelar menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang turut memeriksa dugaan pelanggaran HAM berat oleh Prabowo Subianto.

Terkait video pernyataan Agum Gumelar tersebut, mantan politisi Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan melalui cuitan di media sosial Twitter, Selasa (12/3/2019).

Mantan politisi Partai Demokrat yang mengundurkan diri dari jabatannya karena kasus dugaan penyalahgunaan narkoba itu mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Prabowo terkait masalah ini.

Andi Arief mengutip perkataan Prabowo bahwa satu jam setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019, Prabowo akan mencocokkan fakta dan menjelaskan apa adanya dan sekaligus solusinya.

"... Saya sudah berkomunikasi dg Pak Prabowo: "satu jam setelah ditetapkan pemenang Pilpres, dia akan mencocokkan fakta dan menjelaskan apa adanya dan sekaligus solusinya," cuit @AndiArief__ mengutip perkataan Prabowo padanya.

Terkait isu penculikan di tahun 1998 yang melibatkan nama calon presiden nomor 02 ini, Andi Arief mengaku memiliki teori tersendiri.

Andi Arief justrumenilai Jokowi tidak menepati janji untuk menyelesaikan kasus penculikan tersebut di tahun 2014.

"Saya punya teori sendiri soal kasus penculikan. Pak Jokowi tidak tepati janji 2014 delesaikan kasus ini. ..." cuitnya.

Andi Arief juga membandingkan pencalonan Prabowo sebagai presiden saat ini dengan pencalonan Prabowo di 2009 sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Sukarnoputri.

Andi Arief menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu menjadi kompetitor Megawati, tak mempermasalahkan hak Prabowo mencalonkan diri sebagai wapres.

Ia juga menyebut Agum Gumelar, sejumlah jenderal senior, aktivis HAM dan pers tidak mempermasalahkan Prabowo mencalonkan diri sebagai wapres 2009 mendampingi Megawati.

Video Agum Gumelar menceritakan pelanggaran HAM berat Prabowo Subianto beredar luas dan menjadi viral di media sosial.

Video viral tersebut dibagikan oleh pengguna Ulin Ni'am Yusron pada Minggu (10/3/2019).

Pada video berdurasi sembilan menit tersebut Agum Gumelar tengah duduk mengenakan baju putih sembari bercerita kepada audiens mengenai kejadian 1998.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, hingga berita ini diturunkan video tersebut telah ditonton sebanyak 31 ribu kali.

Agum bercerita saat itu dia menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Termasuk mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjabat sebagai anggota.

Agum menjelaskan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ditugaskan untuk memeriksa kasus pelanggaran HAM berat oleh Prabowo.

"Berjalanlah DKP, bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto," kata Agum.

Agum kembali menceritakan hasil dari pemeriksaan tersebut Prabowo terbukti melakukan pelanggaran HAM berat.

Agum yang juga mantan Danjen Kopassus mengaku melakukan pendekatan terhadap mantan anak buahnya yang berada di Tim Mawar yang disebut melakukan penculikan.

Melalui Tim Mawar tersebut Agum mengatakan dirinya mengetahui bagaimana mati dan dibuangnya orang-orang tersebut.

"Di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul," kata Agum.

Hasil pemeriksaan dan temuan tersebut membuat DKP memberikan rekomendasi kepada Panglima TNI.

"Dengan kesalahan terbukti, direkomendasikan agar yang bersangkutan dari dinas militer," tambah Agum.

Tak hanya Andi Arief, pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga memberi tanggapan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani menegaskan, Agum Gumelar bukan bagian dari TKN.

Oleh karena itu, pernyataan Agum yang beredar lewat video soal pemecatan Prabowo Subianto sebagai anggota TNI bukan bagian dari strategi TKN.

"Pak Agum kan tidak merupakan bagian dari TKN. Jadi apa yang disampaikan ke Pak Agum sebagai mantan petinggi ABRI, TNI," ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019), mengutip Kompas.com.

"TKN tidak pernah meminta beliau untuk bicara seperti itu atau menyampaikan apapun yang sifatnya negatif terkait dengan Pak Prabowo, itu tidak ada sama sekali dari TKN," tambah dia.

Namun bagi TKN Jokowi-Ma'ruf, pernyataan Agum dalam video tersebut bisa menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih pemimpin.

Masyarakat bisa menimbang pilihannya dengan melihat rekam jejak calon pemimpin.

"Agar memilih pemimpinnya itu dengan melihat semuanya lah ya, dengan melihat rekam jejak juga," kata Arsul.

Meski tidak masuk dalam susunan TKN, Agum Gumelar pernah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais anggap isu ini bagaikan "hidangan basi" yang tidak perlu disuguhkan kembali.

"Kalau mau menyuguhkan hidangan pada masyarakat, berilah hidangan yang segar. Jangan yang basi, kalau yang basi nanti malah muntah," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019) kepada Kompas.com.

Hanafi juga mengibaratkan isu ini bagaikan lagu lama yang diputar kembali. Menurut dia, isu ini seharusnya sudah selesai.

Apalagi, Prabowo juga pernah digandeng Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai cawapresnya pada Pemilu 2009.

"Kalau memang itu masalahnya, Pak Prabowo juga dulu pernah jadi cawapresnya Bu Megawati. Jadi sebenarnya sudah enggak ada masalah lagi soal itu," kata dia.

SUMBER
loading...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close

-->